Meski Dukung RUU KUHP Jadi UU, Catatan Fraksi Demokrat: Jangan Sampai Jadi Alat Mengkriminalisasi Masyarakat

COVERBOTHSIDE – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengaku mendukung penuh adanya pembaharuan hukum pidana melalui re-kodifikasi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Namun demikian, dengan disahkannya KUHP baru yang diklaim merupakan asli buatan Indonesia, Santoso mengingatkan kepada semua pihak jangan sampai menjadi alat untuk mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat.

”Perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” kata dia saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait KUHP">RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Baca Juga: Meski Ditolak Masyarakat, DPR RI dan Pemerintah Sepakat Sahkan RUU KUHP Menjadi UU

Disamping itu, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi KUHP baru ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya.

Dia menambahkan bahwa Pemerintah justru harus mampu untuk memastikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat tersebut, terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat di muka umum.

Oleh karena itu, Santoso menyebutkan diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum (APH) dalam mengimplementasikan KUHP">RUU KUHP yang telah sah menjadi UU ini.

Baca Juga: RUU KUHP Sah Menjadi UU, Menteri Hukum dan HAM: Kita Patut Bangga Memiliki KUHP Buatan Sendiri

Hal itu menurutnya dikarenakan saat ini masih terdapat keresahan di masyarakat terkait beberapa pengaturan di KUHP terbaru yang dinilai akan merusak kebebasan berpendapat di muka umum.