Peringatan Keras Moeldoko kepada Bjorka: Harus Ditindak Tegas, Jangan Dikasih Ampun

COVERBOTHSIDE – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko memberikan peringatan keras kepada siapapun yang telah mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas dan tidak ada ampun.

Hal itu ditegaskan Moeldoko mengomentari kasus kebocoran data pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga tokoh publik yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas dengan identitas Bjorka.

KSP menyebutkan kedaulatan data di ruang siber Indonesia merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan negara. Untuk itu, dia mengatakan pemerintah tidak boleh abai mengatasi kebocoran data.

Baca Juga: Soal Bjorka Ubrak-abrik Data Pemerintah, Moeldoko: Momentum Membenahi Keamanan Siber Indonesia

”Siapapun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, jangan dikasih ampun. Kita tidak boleh abai mengatasi ini. Kalau kita abai, kita dianggap lemah,” tegas Moeldoko dalam keterangannya dikutip CoverBothSide.com, Jumat, 16 September 2022.

Meski demikian, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini menyebutkan bahwa kasus kebocoran data tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dalam membenahi keamanan siber Indonesia.

Selain itu, Moeldoko menilai, pembocoran data tersebut juga menjadi sinyal nyata untuk pemerintah Indonesia agar berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.

Baca Juga: Bocor Lagi! 102 Juta Data Kemensos RI Diduga Diretas dan Disebarkan di Deep Web

Salah satu pembenahan tersebut, kata dia, dengan memaksimalkan kemampuan teknologi anak bangsa dan melibatkan para talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber tersebut.

”Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional. Dengan teknologi anak bangsa, data tidak hanya aman, tapi juga bisa kita kontrol,” ujarnya.

Baca Juga: Ketar Ketir Kebocoran Data, Presiden Jokowi Instruksikan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN Atasi Bjorka

Sebagaimana diketahui, sejumlah data pemerintah, BUMN hingga tokoh publik diduga diretas dan diperjualbelikan oleh seorang hacker dengan identitas Bjorka, termasuk data surat menyurat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Merespon adanya kebocoran data tersebut, Presiden Jokowi pun telah menggelar rapat dengan jajaran terkait. Kepala Negara juga membentuk tim khusus untuk menelaah dan menindaklanjuti kasus tersebut.

Tim khusus yang dibentuk Presiden Jokowi itu terdiri dari berbagai unsur, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).