COVERBOTHSIDE – Kebocoran data kembali dialami pemerintah Indonesia. Kali ini, giliran data milik Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang diduga bocor dan disebarluaskan di deep web atau situs jual beli gelap.
Dugaan kebocoran data di Kemensos RI tersebut diungkapkan oleh salah satu pengguna Twitter anonim DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence @darktracer_int pada Rabu, 14 September 2022.
Dalam cuitannya, dia menyebutkan bahwa data milik Kemensos RI tersebut berupa 102 juta database kewarganegaraan. Database itu disebutkan berisi puluhan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Baca Juga: Ketar Ketir Kebocoran Data, Presiden Jokowi Instruksikan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN Atasi Bjorka
”[PERINGATAN] Telah muncul aktor jahat yang menjual database yang mengaku sebagai 102 juta DATABASE KEWARGANEGARAAN yang bocor dari Kementerian Sosial RI. Dia membocorkan puluhan foto KTP sebagai sampel. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa klaimnya benar,” cuitnya di Twitter.
Adanya kebocoran yang berulang inipun membuat warganet geram dan pasrah. Sebab, peretasan data tersebut tidak ada tanggung jawab dari pemerintah untuk menanggulanginya. Bahkan, cenderung saling lempar tanggung jawab.
Sebagaimana diungkapkan pengguna Twitter Aug*** Ar** @aug*******. ”Terserah dah...Ga ada yang tanggung jawab juga. Lempar melempar jawaban kl ditanya ranah siapa,” cuitnya dengan nada jengkel.
Selain jengkel karena lempar tanggung jawab, sejumlah warganet juga menyinggung pernyataan para Menteri Presiden Jokowi yang meremehkan data yang dibocorkan oleh peretas tersebut.
Seperti yang diungkapkan ic*** @ich******** dalam cuitannya. Bahkan, dia mencolek Menkopolhukam Mahfud Md yang sebelumnya pernah membuat pernyataan di Twitter bahwa data yang bocor data umum dan mudah dicari di Google.
”Data umum ituuu. di gugel, yahu, buku2 enny arrow jg ada data2 yg kaya begituan mah. Celoteh @mohmahfudmd,” cuitnya dengan nada jengkel juga.
Baca Juga: Menkes Resmikan Platform Integrasi Data Layanan Kesehatan Bernama SATUSEHAT
Sebagaimana diketahui, kebocoran data miliki pemerintah ini bukan pertama kali dalam beberapa pekan terakhir ini. Sebelumnya, beberapa data milik pemerintah atau BUMN seperti KPU, PLN dan lain sebagainya juga disebutkan telah diretas dan diperjualbelikan.
Bahkan, kebocoran data terbaru, salah satu peretas bernama Bjorka disebutkan telah membocorkan sebanyak 679 ribu data dan dokumen surat kepada Presiden RI Jokowi ke deep web.
Artikel Terkait
Polisi Resmi Tahan Pegiat Media Sosial Adam Deni Terkait Kasus Ilegal Akses Data
Data Penerima Bansos Masih Semrawut, DPR Minta Pemerintah Segera Perbaiki
Menkes Resmikan Platform Integrasi Data Layanan Kesehatan Bernama SATUSEHAT
Viral Nama dan NIK Dicatut Parpol Tanpa Sepengetahuan, Warganet Pertanyakan Keamanan Data Kependudukan
Ketar Ketir Kebocoran Data, Presiden Jokowi Instruksikan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN Atasi Bjorka