Kawal Pembangunan di Papua, Wapres Kukuhkan 6 Anggota BP3OKP

COVERBOTHSIDE.COM – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengukuhkan enam anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai upaya mempercepat pembangunan di wilayah Papua.

Adapun keenam anggota BP3OKP yang dilantik ini antara lain, Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua; Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat; dan Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan.

Kemudian, Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah; Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan; dan Drs. Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Baca Juga: Kejar Target, Wapres Minta Terobosan dari Daerah yang Berhasil Turunkan Stunting Direplikasi

Pengukuhan keenam anggota BP3OKP yang akan menjalankan misi mengawal percepatan pembangunan di wilayah Papua ini berlangsung di Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 Mei 2023.

Dijelaskan Wapres, percepatan pembangunan di Papua ini telah ditetapkan Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, pada 17 April 2023.

Dalam RIPPP tersebut, Wapres mengungkapkan bahwa ada tiga misi besar dalam upaya percepatan pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Baca Juga: Resmikan Papua Youth Creative Hub, Presiden Jokowi Bangga Bisa Wujudkan Cita-cita Anak Muda Papua

Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada enam anggota BP3OKP yang baru dilantik ini agar dapat memastikan program pembangunan berjalan baik dan berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

”Saya harap para anggota BP3OKP mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua) sebagai rencana aksi lima tahunan,” ujar Wapres yang juga Ketua BP3OKP.

Secara khusus, Wapres menyampaikan empat poin penting yang perlu dipedomani setiap anggota BP3OKP dalam menjalankan tugasnya. Pertama, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam.

Baca Juga: Gelar Rapat Terbatas Malam-malam, Presiden Jokowi Beri “Tugas Khusus” TNI – Polri di Papua

”Perbanyak mendengar agar kita (pemerintah) dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan, serta menjawab harapan dan kebutuhan riil (nyata) masyarakat Papua,” ucapnya.

Kedua, lanjut Wapres, segera bekerja, bersinergi, mengambil langkah-langkah strategis, serta mengharmonisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan dalam kerangka percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua.