Antisipasi Peretasan, Wapres Minta BSI dan Bank Lainnya Benahi Sistem Keamanan Teknologinya

COVERBOTHSIDE.COM – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) agar terus membenahi sistem keamanan teknologinya dan segera memulihkan pelayanan perbankannya.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma’ruf Amin menanggapi kasus peretasan terhadap BSI yang menyebabkan layanan perbankannya mengalami gangguan sejak Senin, 8 Mei 2023.

”Saya minta BSI membenahi sistem teknologinya supaya tidak terjadi lagi (peretasan),” kata Wapres dalam keterangannya usai meresmikan Kampung Bahari Nusantara TNI AL Tahun 2022, di Kepulauan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, pada Senin, 15 Mei 2023.

Baca Juga: Marak Peretasan, Menkominfo Ingatkan PSE Siapkan Sistem Keamanan Data Pribadi Secara Paripurna

Meski saat ini kondisinya telah pulih, Wapres tetap mengingatkan bahwa keamanan sistem teknologi harus diperkuat, termasuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Tidak hanya BSI, lanjut Wapres, termasuk bank-bank konvensional lainnya juga harus menguatkan sistem keamananan teknologinya, terutama untuk mengantisipasi berbagai serangan siber yang kerap terjadi.

”Kepada seluruh bank (di Indonesia), baik yang syariah maupun konvensional, supaya lebih siap dengan situasi terjadinya pembajakan-pembajakan (peretasan),” tandasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Dorong Bank Pembangunan Islam Bantu Indonesia di Sektor Penghijauan dan Perubahan Iklim

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan kasus peretasan terhadap BSI. Adapun kelompok peretas LockBit Ransomware mengklaim bertanggung jawab atas peretasan tersebut.

Akibat peretasan tersebut, sejumlah layanan BSI pun terganggu. Bahkan, ada salah satu nasabah BSI mengaku kehilangan uang sebesar Rp378 juta yang di rekening yang dimilikinya.

Berdasarkan informasi terkini, gangguan yang terjadi pada sistem BSI sejak 8 Mei 2023 sudah diatasi secara bertahap. Nasabah disebutkan juga sudah dapat kembali melakukan transaksi keuangan dan pembayaran yang dibutuhkan.***