Perintah Presiden Jokowi ke TNI – Polri: Kawal Pembangunan di Papua

COVERBOTHSIDE.COM – Presiden Jokowi (Joko Widodo) meminta jajaran TNI – Polri untuk mengawal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Swiss-belhotel Jayapura, Papua pada Senin malam, 20 Maret 2023.

”Beliau mengingatkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah,” kata Kapolri dalam keterangannya usai rapat terbatas.

Baca Juga: Gelar Rapat Terbatas Malam-malam, Presiden Jokowi Beri “Tugas Khusus” TNI – Polri di Papua

Menurut Kapolri, dengan bekerja secara lebih terintegrasi tersebut, Presiden Jokowi berharap TNI – Polri dapat mengawal seluruh kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kapolri menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan itu salah satunya melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua. ”Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menambahkan, TNI – Polri akan terus berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.

Baca Juga: Presiden Jokowi Klaim Pemekaran Wilayah Papua Atas Aspirasi Masyarakat

”Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum, membantu Polri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI mengungkapkan bahwa saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut.

”TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini, operasi tergelar baik dengan pasukan organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” ungkapnya.

Baca Juga: Wapres Ungkap Solusi Mengatasi Masalah Kesejahteraan dan Penegakan HAM di Papua

Selain itu, Panglima TNI menyampaikan pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat, baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.

”Selain Pam (pengamanan masyarakat) perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum (di Papua),” tandasnya.