Politisi PKS Ingatkan Jokowi: Muhammadiyah dan NU Sudah Bersuara, Hentikan Proyek Rempang Eco City

COVERBOTHSIDE.COM – Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menanggapi respon dua organisasi masyarakat (ormas) islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang kompak mengecam cara pemerintah dalam pembangunan Rempang Eco City.

Aus Hidayat Nur menilai, apabila NU dan Muhammadiyah sudah kompak bersuara untuk isu yang sama, maka hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mana dan harus benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengumpamakan kekompakan NU dan Muhammadiyah dalam isu yang sama tersebut dengan muttafaq ‘alaih, sebuah istilah dalam dunia hadits.

Baca Juga: Pemerintah Ngotot Bangun Rempang Eco City, Ketua Umum PBNU: Haram Merampas Tanah Rakyat

Ia menjelaskan bahwa muttafaq ‘alaih adalah apabila dua perawi besar, yakni Bukhari dan Muslim, menyampaikan hadits yang sama, maka derajat hadits tersebut sangat kuat dan disepakati kesahihannya oleh para ulama tanpa ada keraguan.

”Seperti itulah perumpamaan bila NU dan Muhammadiyah telah bersuara senada tentang peristiwa (yang terjadi di) Rempang,” ujar Aus Hidayat Nur dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu, 17 September 2023.

Sebagaimana diketahui, kata dia, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengecam kebijakan pemerintah yang akan menggusur masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk pembangunan Rempang Eco City.

Baca Juga: Soal Proyek Rempang Eco City, Pesan PBNU ke Pemerintah: Utamakan Musyawarah, Hindari Pendekatan Koersif

Muhammadiyah menilai pola pelaksanaan pembangunan Rempang Eco City di Rempang tanpa konsultasi serta menggunakan kekuatan kepolisian dan TNI sangat berlebihan, bahkan terlihat brutal dan memalukan.

Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi dan mencabut Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Senada dengan Muhammadiyah, NU melalui Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa hukum merampas tanah rakyat yang sudah dikelola selama bertahun-tahun adalah haram.

Baca Juga: Kunjungan Kerja ke Tiongkok, Jokowi Bawa Oleh-oleh Investasi Senilai Rp175 T dari Xinyi Glass

Tanah rakyat yang sudah dikelola selama bertahun-tahun tersebut baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan).

”Sikap dua ormas Islam besar di Indonesia itu menjadi pemandu masyarakat atas simpang siurnya berita tentang (peristiwa perampasan tanah rakyat) Rempang,” ungkap Legislator Dapil Kalimantan Timur ini.