Soal Proyek Rempang Eco City, Pesan PBNU ke Pemerintah: Utamakan Musyawarah, Hindari Pendekatan Koersif

COVERBOTHSIDE.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut angkat bicara soal kerusuhan yang terjadi antara aparat kepolisian dengan masyarakat yang menolak pengembangan proyek Rempang Eco City.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menilai persoalan yang terjadi dalam pembangunan proyek Rempang Eco City tersebut karena akibat kebijakan pemerintah yang tidak partisipatoris.

Gus Yahya -sapaan KH Yahya Cholil Staquf- menyebutkan bahwa pemerintah tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan pembangunan proyek Rempang Eco City.

Baca Juga: Kemenkes Gandeng PBNU Percepat Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer Melalui Posyandu

Kondisi itu pun, menurut Gus Yahya, diperparah dengan pola komunikasi yang kurang baik dari pemerintah, yakni menggunakan pendekatan koersif (paksaan dan kekerasan) yang akhirnya berujung bentrok antara warga dan polisi.

”PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah dan menghindarkan pendekatan koersif,” tegas Gus Yahya dalam keterangannya di kantor PBNU Jakarta, pada Jumat, 15 September 2023.

Oleh karena itu, Gus Yahya mengatakan, PBNU mendorong pemerintah untuk memperbaiki pola-pola komunikasinya dan segera menghadirkan solusi terbaik dalam penyelesaian persoalan proyek Rempang Eco City.

Baca Juga: Pemerintah akan Beri NU Konsesi Besar, Presiden Jokowi: Memperkokoh Kemandirian dan Kewirausahaan Sosial

Tentunya, dalam penyelesaian persoalan tersebut, Gus Yahya menekankan agar pemerintah memastikan masyarakat yang terdampak proyek Rempang Eco City dipenuhi hak-haknya, serta diberikan afirmasi dan fasilitasi.

”PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi (yang kurang baik) dan segera hadirkan solusi penyelesaian persoalan (proyek Rempang Eco City) ini,” tuturnya.

Selain itu, Gus Yahya juga mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum.

Baca Juga: Presiden Jokowi Apresiasi Kontribusi NU Menjaga Masyarakat dari Covid-19 dan Radikalisme

Disamping itu, lanjut Gus Yahya, pemerintah menurutnya juga perlu untuk meyakinkan masyarakat mengenai tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

”PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat (Rempang) untuk mendapatkan keadilan (dan hak-haknya) melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi,” ungkapnya.