SIEJ Desak Isu Lingkungan Tidak Dianaktirikan saat Pemilu 2024

COVERBOTHSIDE.COM – Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim. Studi dari Bappenas pun menyebutkan bahwa valuasi ekonomi akibat dampak krisis iklim mencapai Rp300 triliun di 2024.

Sejalan dengan itu, organisasi wartawan lingkungan atau The Society Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) mendesak agar isu lingkungan tidak dianaktirikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Umum SIEJ, Joni Aswira, mengungkapkan bahwa Pemilu 2024 ini adalah momentum yang tepat untuk mendorong agar calon-calon pemimpin bangsa selanjutnya ini peka terhadap isu lingkungan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tekankan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Harus Ramah Lingkungan

”Kita perlu pemimpin dengan gagasan yang kuat untuk perbaikan lingkungan ke depan,” kata Joni Aswira dalam keterangannya saat membuka workshop jurnalis yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 13 September 2023.

Menurut Joni Aswira, ragam bencana yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak terlepas dari dampak perubahan iklim. Untuk itu, kata dia, Indonesia perlu pemimpin selanjutnya yang kuat dengan gagasan lingkungan.

Dorongan itu juga sejalan dengan hasil sebuah survei yang menghendaki adanya upaya lebih serius oleh para pemimpin dalam menangani berbagai persoalan kesehatan, lingkungan, serta dampak perubahan iklim.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tagih Janji Pendanaan Perubahan Iklim Rp307 T ke 3 Negara Maju Saat KTT G20 di India

Oleh karena itu, dia mendorong agar isu-isu lingkungan juga dimasukkan dalam materi debat calon nantinya. ”Baik debat calon presiden maupun kepala daerah (yang akan berkontestasi di Pemilu 2024),” tuturnya.

Dengan begitu, kata dia, publik akan dapat menakar sejauh mana calon pemimpin mereka memiliki kapasitas mumpuni dan kepedulian dalam melakukan perbaikan lingkungan.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, tak mengelak isu lingkungan belum mendapat ruang dalam Pemilu. Contoh paling sederhana, kata dia, adalah sampah dari alat peraga kampanye.

Baca Juga: DPR Desak KLHK Kendalikan Kerusakan Lingkungan: Percuma Gembar-gembor Deforestasi Turun Jika Alam Menderita

”Saya pernah melakukan hitung-hitungan kasar soal alat peraga kampanye atau bahan kampanye ini. Jumlahnya jutaan. Dan itu siapa bertanggung jawab membersihkannya, kami juga tidak tahu,” ungkapnya.

Selama ini, lanjut Ely, upaya pembersihan biasa dilakukan pihaknya dengan melibatkan Satpol PP. Akan tetapi, kata dia, sampah-sampah itu kemudian diapakan, pihaknya tidak mengetahuinya.