Aturan Visa dan Kitas Dikeluhkan Investor, Presiden Jokowi: Kalau Ingin Investasi Datang, Harus Diubah

COVERBOTHSIDE – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta aturan pemberian Vsa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang mempersulit investor dan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia diubah total.

Presiden Jokowi menyebutkan aturan pemberian VoA dan Kitas yang selama ini telah dterapkan banyak dikeluhkan para investor hingga wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia.

”Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah (aturan VoA dan Kitas),” tegas Presiden Jokowi saat memimpin rapat bersama jajarannya terkait VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022.

Baca Juga: Pensiun Dini PLTU Tidak Mudah, Indonesia Disebut Butuh Investasi USD1 Triliun untuk Beralih ke EBT

Meski demikian, menurut Kepala Negara, dalam pemberian VoA atau Kitas kepada para investor harus melihat juga besarnya investasi, lapangan kerja, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Presiden Jokowi memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

”Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?” paparnya.

Baca Juga: Berkah Kunjungan ke Korea Selatan, Menteri Bahlil Ungkap Ada 3 Perusahaan yang Minat Investasi di IKN

Untuk itu, Jokowi kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurutnya, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

”Ini (investor dan tenaga ahli) yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul (perubahan aturan Voa dan Kitas), Pak Menteri, mengubah ini, Pak,” kata Kepala Negara.

”Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah,” tandasnya.***