• Rabu, 28 September 2022

Dinilai Efektif, Pemerintah Perpanjang Kebijakan Tarif Pungutan Ekspor USD 0/Ton atas Produk Sawit

- Jumat, 2 September 2022 | 15:44 WIB
Ilustrasi | Pemerintah melalui Kemenkue memperpanjang kebijakan pengenaan tarif pungutan ekspor datar (flat) sebesar USD 0/Ton (Nol) untuk produk Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Oktober 2022. (Kemenkue RI/Resha/Cover Both Side)
Ilustrasi | Pemerintah melalui Kemenkue memperpanjang kebijakan pengenaan tarif pungutan ekspor datar (flat) sebesar USD 0/Ton (Nol) untuk produk Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Oktober 2022. (Kemenkue RI/Resha/Cover Both Side)

COVERBOTHSIDE – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang kebijakan pengenaan tarif pungutan ekspor datar (flat) sebesar USD 0/Ton untuk produk Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Oktober 2022.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 130/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu RI, Febrio Kacaribu menyebutkan diperpanjangnya kebijakan tersebut karena dinilai efektif mendorong percepatan ekspor CPO dan mengerek harga tandan buah segar (TBS) di level petani.

Baca Juga: Nilai Ekspor Indonesia Sebesar US$ 21,51 Miliar pada Mei 2022, Badan Kebijakan Fiskal Sebut Tumbuh 27%

Sebelumnya, dia mengatakan kebijakan tersebut diterapkan sejak 15 Juli hingga 31 Agustus 2022 melalui Permenkeu Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.

Diberlakukannya kebijakan tersebut, kata dia, sebagai respon atas kondisi ketidakpastian global yang tinggi dan menjadi tantangan bagi perekonomian di dalam negeri, terutama fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.

Dalam mengantisipasi ketidakpastian harga komoditas, termasuk CPO, kebijakan fiskal pun antisipatif dan responsif melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi tetap berlanjut.

Baca Juga: Di Tengah Kenaikan Harga Minyak Dunia, Pertamina Klaim Sukses Hemat Biaya Operasional Rp6 Triliun

Selain itu, dia mengatakan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng, profit usaha yang berkeadilan, keberlanjutan program B30, dan kesejahteraan petani dengan melakukan berbagai kebijakan atas harga CPO.

Halaman:

Editor: Moh Badar Risqullah

Sumber: Kemenkeu RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X